UNKLAB NURSING PORTAL

Home » All Bahasa Indonesia » MRA Mengancam Eksistensi Perawat Indonesia

MRA Mengancam Eksistensi Perawat Indonesia

 

Copyright: http://www.sudiono.net

Tanggal 8 Desember 2006, bertempat di Cebu Filiphina, Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah menandatangani ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services. Peristiwa ini merupakan salah satu tonggak penting dalam transformasi  Ilmu Keperawatan dan Praktik Keperawatan di kawasan ASEAN.

Dengan telah ditandatanganinya MRA on Nursing Services ini mengindikasikan adanya tuntutan kesejajaran mutu pelayanan Keperawatan di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan Keperawatan yang berkualitas merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Namun sejak ditandatanganinya nota kesefahaman tersebut 6 tahun yang lalu, sepertinya pemerintah Republik Indonesia belum bergerak secara efektif guna menindaklanjuti tugas besar Negara untuk profesi Keperawatan tersebut.

Padahal, Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara anggota ASEAN yang turut menandatangani nota kesefahaman tersebut, dituntut untuk segera merevitalisasi profesi Keperawatan yang ada dan berkembang di dalam Negeri serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berikut fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh profesi Keperawatan ini. Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Kesehatan harusnya segera mengawali tindak lanjut dari nota kesefahaman tersebut dengan melakukan melalui berbagai upaya peningkatan Pendidikan Keperawatan dan Pelayanan Keperawatan. Diantaranya adalah melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Keperawatan yang sudah masuk di DPR sejak tahun 2008 yang lalu.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Keperawatan adalah vital bagi profesi Keperawatan, karena fondasi dasar untuk menjamin terlaksananya Pendidikan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang profesional dilandasi oleh semangat yang termaktub dalam UU tersebut. Selain itu melalui UU Keperawatan juga akan diatur bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat Perawat terhadap jasa Keperawatan yang dilakukannya untuk Klien, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Selain itu setelah disahkannya UU Keperawatan, masih ada lagi tugas dari Kementrian Kesehatan, yaitu membuat petunjuk pelaksanaan dari Undang Undang Keperawatan yang telah disahkan tersebut agar dapat diimplementasikan dalam berbagai lembaga terkait guna meningkatkan profesionalitas profesi Keperawatan, diantaranya melalui pembentukan Nursing Board, pengintegrasian Pendidikan dan Praktik Keperawatan dibawah Kementrian Pendidikan Nasional dan Kementrian Kesehatan beserta organisasi profesi yang telah establish saat ini, diantaranya adalah PPNI, AIPNI, dan lain-lain. Dan, sungguh terlalu banyak Pe eR Pemerintah jika disebutkan satu persatu dalam artikel ini.

Sampai kapan kita akan terus menunggu tindak lanjut Pemerintah terhadap MRA on Nursing Servicesini? Ingat pula bahwa dengan ditandatanganinya MRA on Nursing Services ini, salah satu ekses yang akan didapatkan oleh Perawat Indonesia adalah meningkatnya persaingan kerja, karena melalui MRA on Nursing Services ini keran masuk tenaga Keperawatan dari negara-negara ASEAN untuk bekerja di Indonesia telah terbuka. Jangan sampai Pemerintah tidak sadar dengan apa telah ditandatanganinya dengan menelantarkan nota kesefahaman tersebut hingga 6 tahun tanpa ada tindak lanjut apapun.

Bacaan lebih lanjut mengenai MRA on Nursing Services ini, sila klik link terkait dari website ASEAN ini: MRA on Nursing Services. Demikian, semoga bermanfaat.

Referensi:

Advertisements