UNKLAB NURSING PORTAL

Home » All Bahasa Indonesia » RUU Keperawatan: Kebijakan Keperawatan Indonesia Jauh Tertinggal

RUU Keperawatan: Kebijakan Keperawatan Indonesia Jauh Tertinggal

uu keperawatan

By Didi Keitha

Saat ini di ASEAN hanya Indonesia dan Laos yang belum memiliki Undang-Undang Keperawatan. Rancangan UU Keperawatan yang direncanakan disahkan akhir tahun 2012 mundur. Akibatnya tidak ada jaminan hukum bagi Perawat saat bertugas, baik di dalam maupun luar negeri.

Indonesia tertinggal 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kebijakan pengembangan profesi Perawat” kata Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas Universitas Indonesiayang juga mantan mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Azrul Azwar.

UU itu menjadi dasar kolegium Perawat untuk menguji kompetensi para Perawat. UU itu pula yang akan mengamanatkan pembentukan konsil untuk meregistrasi Perawat Indonesia sehingga menjadi Perawat teregistrasi (registered nurse). Karena tanpa registrasi, Perawat tidak boleh menyentuh pasien. Artinya hanya Perawat teregistrasi dan kompeten yang bekerja di masyarakat. Tanpa registrasi, Perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa ditolak bekerja atau dipekerjakan dengan gaji rendah dibandingkan Perawat teregistrasi dari negara lain.

Daftar Program Legislasi Nasional 2013 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pertengahan desember lalu menyebut RUU Keperawatan masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Setelah selesai diharmonisasi di Baleg, draf RUU diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. RUU tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah, jika presiden menunjuk kementerian yang menjadi mitra utama pembahasan DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan tingkat satu RUU. Jika semua sepakat, RUU akan masuk rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU, artinya RUU Keperawatan yang pembahasannya dilakukan sejak 1989 masih butuh waktu lama untuk menjadi UU.

Anggota Komisi IX DPR-RI Ribka Tjiptaning dari PDI-P/Jawa Barat IV mengatakan RUUKeperawatan sangat diperdebatkan. Jumlah Perawat jauh lebih banyak dibandingkan dengan Dokterdan sebarannya lebih luas. Sekitar 70 persen pekerjaan di rumah sakit ditanggung oleh Perawat. Karena itu, Perawat butuh kepastian hukum yang melindungi. RUU ini akan mengangkat harkat Perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri sehingga berstatus sama dengan Perawat negara-negara lain. Mereka juga akan menjadi tenaga kerja Indonesia yang ketrampilannya diakui.

Jika persoalannya karena kekhawatiran Perawat melakukan tindakan medis yang menjadi kewenanganDokter, hal itu yang harus diatur dalam UU Tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan Perawat harus tertera jelas, termasuk jika berada dalam kondisi khusus.

Ribka yang mengikuti pembahasan draft RUU Keperawatan sejak DPR periode lalu menyesalkan masuknya draft RUU Tenaga Kesehatan yang kini dalam proses harmonisasi di Baleg. Padahal, RUU Keperawatan sudah hampir selesai dan siap dibawa ke sidang paripurna. Azrul menentang pandangan sejumlah pihak yang menganggap RUU Keperawatan tidak penting. Sejumlah kalangan menganggap RUU Tenaga Kesehatan lebih diperlukan.

Menurut Azrul justru RUU Tenaga Kesehatan justru tidak perlu. Tidak semua tenaga kesehatan perlu diatur dengan UU, tetapi hanya profesi kesehatan yang bersentuhan langsung secara masif dengan pasien. “Perawat layak disebut profesi karena memiliki ilmu pengetahuan yang utuh, punya sistem pendidikan yang jelas, mempunyai kode etik serta pekerjaannya bersifat pengabdian” ujar Azrul Azwar.

Advertisements