UNKLAB NURSING PORTAL

Home » All Bahasa Indonesia » RUU Keperawatan: Registrasi di Indonesia Berbeda

RUU Keperawatan: Registrasi di Indonesia Berbeda

By Didi Keitha

Sistem registrasi Perawat di Indonesia berbeda dengan sistem yang berlaku umum di dunia. Kondisi ini rentan menimbulkan penolakan negara-negara lain terhadap kompetensi Perawat Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadillah di Jakarta, Sabtu 29 Desember 2012, mengatakan  di negara-negara ASEAN registrasi Perawat dilakukan oleh badan atau konsil yang merupakan amanat dari Undang-Undang Keperawatan masing-masing negara. Sistem ini diakui global.

Di Indonesia, registrasi Perawat sejak tahun 2012 dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia(MTKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia. Indonesia belum memiliki UU Keperawatan. “Karena hanya diatur berdasar Permenkes, kekuatan hukumnya lebih rendah” kata Harif.

MTKI tak hanya meregistrasi Perawat, tetapi juga 18 profesi tenaga kesehatan lain selain tenaga medis dan tenaga farmasi. Registrasi tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan tenaga farmasi oleh Komite Farmasi Nasional. Peregistrasi Perawat di MTKI tidak hanya berlatar belakang pendidikan Perawat. Padahal, setiap profesi memiliki kekhususan. Karena itu, para Perawat mendesak registrasi Perawat dilakukan oleh Konsil Keperawatan Indonesia sesuai yang ada di RUU Keperawatan.

Konsil ini sangat diharapkan agar ada jaminan layanan yang diberikan Perawat kepada masyarakat benar-benar aman” kata Guru Besar Keperawatan Medikal Bedah Universitas IndonesiaElly Nurachmah. Walau Surat Tanda Registrasi (STR) Perawat yang dikeluarkan MTKI bisa digunakan untuk bekerja di luar negeri, kata Harif, sejumlah Perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri khawatir. Penyebabnya lembaga yang menerbitkan STR tidak sesuai standar global.

Pendidikan

Karena lembaga penjamin mutu Perawat yang memiliki kekuatan hukum kuat belum ada, lembaga pendidikan Perawat menjadi tumpuan untuk mencetak Perawat yang kompeten. Hal ini sulit dilakukan karena kualitas lembaga pendidikan Perawat sangat beragam.

Menurut Elly yang juga Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia, hingga kini kurikulum berbasis kompetensi pendidikan Keperawatan belum bisa dilaksanakan secara penuh. “Masih banyak institusi yang kekurangan sumber daya” katanya. Pelaksanaan kurikulum hanya berjalan baik di kota-kota besar.

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan Keperawatan dibagi dalam dua tahap, yaitu akademik dan profesi. Selesainya tahap akademik ditandai dengan pemberian gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep). Adapaun selesainya tahap profesi pada Perawat ditandai dengan gelar Ners. Banyak lembaga yang mempekerjakan Perawat belum memahami proses pendidikan itu. Sejumlah rumah sakit maupun badan kepegawaian masih merekrut Perawat dengan gelar S.Kep. Padahal, Sarjana Keperawatan belum siap bekerja.

Kodisi ini tak jarang menimbulkan keluhan pengguna jasa bahwa Perawat tidak kompeten. Jika menginginkan Perawat yang siap bekerja, bukan siap dilatih, seharusnya yang direkrut adalah Perawat bergelar Ners. Aturan ini berbeda dengan lulusan lama pendidikan Keperawatan sebelum terbit UU Sisdiknas. Saat itu, pendidikan Keperawatan sudah menggabungkan tahap akademik dan profesi. Lulusannya bergelar S.Kp. “Karena disatukan proses pendidikannya, lulusan pendidikan Keperawatan dulu memang sudah siap bekerja” ujar Elly.

Hingga 2011, jumlah institusi pendidikan Keperawatan di Indonesia ada 498 institusi jenjang Diploma III, 318 institusi jenjang Sarjana, 15 institusi jenjang magister dan spesialis serta satu institusi penyelenggara program doktoral. Selain itu ada sejumlah pemerintah daerah yang menyelenggarakan lagi sekolah menengah kejuruan (SMK) Keperawatan yang dulu dihapuskan.

Harif mengakui, regulasi penyelenggaraan pendidikan Keperawatan belum ada. Pendidikan Keperawatan setidaknya dikelola oleh lima kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan. Ini membuat aplikasi kurikulum berbasis kompetensi pendidikan Keperawatan sangat tergantung pada persepsi masing-masing lembaga. “Kunci penyelesaian adalah pengesahan RUU Keperawatan” kata Harif.

Advertisements