UNKLAB NURSING PORTAL

Home » All Bahasa Indonesia

Category Archives: All Bahasa Indonesia

12 Ribu Perawat Masih Menganggur

28 Mei 2012,

ilustrasi: alam414m.blogspot.com

Kualitas lulusan perawat masih menjadi isu utama dalam hal keperawatan. Di Jawa Timur, dari jumlah sekolah keperawatan yang ada menghasilkan 200 lulusan per angkatan. Setiap tahunnya, 12 ribu perawat fresh graduate menganggur.

Jawa Timur memiliki 55 sekolah perawat program D3 dan 53 sekolah perawat program S1. Jumlah sekolah tersebut meluluskan 12 ribu perawat setiap tahunnya. Sayangnya, hampir semuanya tidak terserap. Ahmad Yusuf Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur mengatakan dari total lulusan itu, yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 10 persen. Sedangkan yang terserap sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tidak sampai 1 persen.

“Kalau dulu, sekolah perawat masih sedikit. Hanya ada 40 orang, per angkatan meluluskan 4 mahasiswa. Jumlah itu semuanya bisa terserap. Kalau sekarang, karena sekolah banyak, lulusannya bisa 12 ribu dan semua menganggur,” kata Ahmad ditemui suarasurabaya.net di sela-sela peringatan Hari Perawat Sedunia di RSU Haji Sukolilo Surabaya.

Sejak 2008, sekolah keperawatan mulai menjamur yang ternyata tidak diiringi dengan mutu outputnya. Sekolah keperawatan baik S1 maupun D3 hanya 5 yang berstatus negeri. Sisanya swasta. Menurut Ahmad, pendidikan keperawatan sekarang lebih banyak berorientasi bisnis. Mereka asal meluluskan tanpa mempertimbangkan kualitas lulusan.

Namun, diakui Ahmad, perawat kini terbantukan dengan adanya program Ponkesdes yang dicanangkan Gubernur Jawa Timur. Mulai 2010 hingga 2014 nanti, ditargetkan ada 5 ribu perawat yang terserap melalui program Ponkesdes. Ini pun masih selisih banyak jika dibandingkan dengan perawat yang menganggur.

Meski demikian, Ponkesdes juga masih meninggalkan masalah. Ini lantaran gaji yang diperoleh hanya Rp 500 ribu per bulan hasil sharing antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Belum lagi, pembayaran gaji yang seringkali menunggak dan potongan pajak 5 persen. Kesejahteraan perawat terutama untuk mereka yang bekerja di rumah sakit swasta juga masih memprihatinkan.

(more…)

Lulusan Perawat Hanya Terserap 4-10 Persen

Sabtu, 3 Desember 2011 | 03:30 WIB
Jakarta, Kompas – Lulusan pendidikan keperawatan dari jenjang SMK sampai magister mencapai 24.000-25.000 orang per tahun. Namun, hanya 4-10 persen di antara mereka yang diserap pasar kerja di lembaga kesehatan pemerintah dan swasta.

”Tidak ada informasi pasti ke mana alumni keperawatan yang tidak terserap pasar bekerja,” ungkap Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadhillah di sela-sela Rapat Kerja Nasional Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia di Jakarta, Jumat (2/12).

Rendahnya daya serap lulusan pendidikan keperawatan itu merupakan imbas terbatasnya anggaran pemerintah dalam merekrut pegawai negeri. Moratorium perekrutan pegawai negeri, walau ada kebijakan khusus untuk tenaga kesehatan, makin memperkecil penyerapan perawat.

(more…)

MRA Mengancam Eksistensi Perawat Indonesia

 

Copyright: http://www.sudiono.net

Tanggal 8 Desember 2006, bertempat di Cebu Filiphina, Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu telah menandatangani ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services. Peristiwa ini merupakan salah satu tonggak penting dalam transformasi  Ilmu Keperawatan dan Praktik Keperawatan di kawasan ASEAN.

Dengan telah ditandatanganinya MRA on Nursing Services ini mengindikasikan adanya tuntutan kesejajaran mutu pelayanan Keperawatan di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tuntutan untuk meningkatkan pelayanan Keperawatan yang berkualitas merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Namun sejak ditandatanganinya nota kesefahaman tersebut 6 tahun yang lalu, sepertinya pemerintah Republik Indonesia belum bergerak secara efektif guna menindaklanjuti tugas besar Negara untuk profesi Keperawatan tersebut.

Padahal, Indonesia sebagai salah satu dari 10 negara anggota ASEAN yang turut menandatangani nota kesefahaman tersebut, dituntut untuk segera merevitalisasi profesi Keperawatan yang ada dan berkembang di dalam Negeri serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berikut fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh profesi Keperawatan ini. Pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Kementrian Kesehatan harusnya segera mengawali tindak lanjut dari nota kesefahaman tersebut dengan melakukan melalui berbagai upaya peningkatan Pendidikan Keperawatan dan Pelayanan Keperawatan. Diantaranya adalah melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Keperawatan yang sudah masuk di DPR sejak tahun 2008 yang lalu.

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Keperawatan adalah vital bagi profesi Keperawatan, karena fondasi dasar untuk menjamin terlaksananya Pendidikan Keperawatan dan Praktik Keperawatan yang profesional dilandasi oleh semangat yang termaktub dalam UU tersebut. Selain itu melalui UU Keperawatan juga akan diatur bagaimana tanggung jawab dan tanggung gugat Perawat terhadap jasa Keperawatan yang dilakukannya untuk Klien, Keluarga, Masyarakat, Bangsa dan Negara.

(more…)

RUU Keperawatan: Registrasi di Indonesia Berbeda

By Didi Keitha

Sistem registrasi Perawat di Indonesia berbeda dengan sistem yang berlaku umum di dunia. Kondisi ini rentan menimbulkan penolakan negara-negara lain terhadap kompetensi Perawat Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri.

Sekretaris Jenderal Persatuan Perawat Nasional Indonesia Harif Fadillah di Jakarta, Sabtu 29 Desember 2012, mengatakan  di negara-negara ASEAN registrasi Perawat dilakukan oleh badan atau konsil yang merupakan amanat dari Undang-Undang Keperawatan masing-masing negara. Sistem ini diakui global.

Di Indonesia, registrasi Perawat sejak tahun 2012 dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia(MTKI) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia. Indonesia belum memiliki UU Keperawatan. “Karena hanya diatur berdasar Permenkes, kekuatan hukumnya lebih rendah” kata Harif.

(more…)

RUU Keperawatan: Kebijakan Keperawatan Indonesia Jauh Tertinggal

uu keperawatan

By Didi Keitha

Saat ini di ASEAN hanya Indonesia dan Laos yang belum memiliki Undang-Undang Keperawatan. Rancangan UU Keperawatan yang direncanakan disahkan akhir tahun 2012 mundur. Akibatnya tidak ada jaminan hukum bagi Perawat saat bertugas, baik di dalam maupun luar negeri.

Indonesia tertinggal 100 tahun dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kebijakan pengembangan profesi Perawat” kata Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas Universitas Indonesiayang juga mantan mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Azrul Azwar.

UU itu menjadi dasar kolegium Perawat untuk menguji kompetensi para Perawat. UU itu pula yang akan mengamanatkan pembentukan konsil untuk meregistrasi Perawat Indonesia sehingga menjadi Perawat teregistrasi (registered nurse). Karena tanpa registrasi, Perawat tidak boleh menyentuh pasien. Artinya hanya Perawat teregistrasi dan kompeten yang bekerja di masyarakat. Tanpa registrasi, Perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa ditolak bekerja atau dipekerjakan dengan gaji rendah dibandingkan Perawat teregistrasi dari negara lain.

Daftar Program Legislasi Nasional 2013 yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pertengahan desember lalu menyebut RUU Keperawatan masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Setelah selesai diharmonisasi di Baleg, draf RUU diajukan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. RUU tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah, jika presiden menunjuk kementerian yang menjadi mitra utama pembahasan DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan tingkat satu RUU. Jika semua sepakat, RUU akan masuk rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU, artinya RUU Keperawatan yang pembahasannya dilakukan sejak 1989 masih butuh waktu lama untuk menjadi UU.

(more…)

Sejarah Keperawatan di Indonesia

By Didi Keitha

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) adalah perhimpunan seluruh perawat indonesia, didirikan pada Tanggal 17 Maret 1974. Kebulatan tekad spirit yang sama dicetuskan oleh perintisperawat bahwa tenaga keperawatan harus berada pada wadah/organisasi nasional (fusi dan federasi).

Sebagai fusi dari beberapa organisasi yang ada sebelumnya, PPNI mengalami beberapa kali perubahan baik dalam bentuknya maupun namanya. Embrio PPNI adalah Perkumpulan Kaum Velpleger Boemibatera (PKVB) yang didirikan pada tahun 1921. Pada saat itu profesi perawat sangat dihormati oleh masyarakat berkenaan dengan tugas mulia yang dilaksanakan dalam merawat orang sakit. Lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928 mendorong perubahan nama PKVB menjadi Perkumpulan Kaum Velpleger Indonesia (PKVI). Pergantian kata Boemibatera menjadi Indonesia pada PKVI bertahan hingga tahun 1942.

Pada masa penjajahan Jepang perkembangan keperawatan di Indonesia mengalami kemunduran dan merupakan zaman kegelapan bagi bagi keperawatan Indonesia. Pelayanan keperawatan dikerjakan oleh orang yang tidak memahami ilmu keperawatan, demikian pula organisasi profesi tidak jelas keberadaannya.

Bersama dengan Proklamasi 17 Agusutus 1945, tumbuh Organisasi Profesi Keperawatan. Setidaknya ada tiga organisasi profesi antara tahun 1945 – 1954 yaitu:

1. Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI)

2. Persatuan Djuru Rawat Islam (PENJURAIS)

3. Serikat Buruh Kesehatan (SBK)

Pada tahun 1951 terjadi pembaharuan organisasi profesi keperawatan yaitu terjadi fusi organisasi profesi yang ada menjadi Persatuan Djuru Kesehatan Indonesia (PDKI). Sebagai upaya konsolidasi organisasi profesi tanpa mengikutsertakan Serikat Buruh Kesehatan (SBK) karena terlibat dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam kurun waktu 1951 – 1958 diadakan Kongres di Bandung dengan mengubah nama PDKI menjadi Persatuan Pegawai Dalam Kesehatan Indonesia (PPDKI) dengan keanggotaan bukan dariperawat saja. Demikian pula pada tahun 1959 – 1974, terjadi pengelompokan organisasi keperawatan kecuali Serikat Buruh Kesehatan (SBK) bergabung menjadi satu organisasi Profesi tingkat Nasional dengan nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Nama inilah yang resmi dipakai sebagai nama Organisasi Profesi Keperawatan di Indonesia hingga saat ini.

Sejak tahun 1974 sampai sekarang, PPNI terus menguatkan langkahnya untuk menjadi organisasi profesi yang kuat dan mampu mengayomi bagi setiap anggotanya. PPNI telah menaungi perawatIndonesia di 33 Provinsi termasuk institusi pendidikan tinggi keperawatan dan merepresentasikan lebih dari 500.000 perawat di Indonesia.

Banyak langkah dan perjuangan yang telah dilakukan oleh PPNI untuk menjadikan perawat Indonesia sebagai perawat yang professional dan diakui bukan hanya di Indonesia sendiri, tetapi juga di dunia internasional.

Adapaun visi dan misi Persatuan Perawat Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:

(more…)

Cara Pemutihan SIP menjadi STR

Copyright: www.blogperawat.com
By Didi Keitha

Informasi mengenai Surat Tanda Registrasi saat ini masih simpang siur. Oleh karena itu guna menindaklanjuti beragam informasi dan kesimpangsiuran mengenai proses pengurusan pemutihan STR akan dijelaskan berdasarkan poin-poin yang tertulis berikut ini sehingga dapat menjadi perhatian bagi seluruh perawat untuk mengurus pemutihan STR.

Setiap Tenaga Kesehatan yang akan melakukan Praktik/Pekerjaan Profesinya Wajib Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI.

Untuk Lulusan Pendidikan perawat  tahun 2012 keatas, Syarat diberikan STR adalah Ijazah  yg dikeluarkan institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Sertifikat    Kompetensi dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Perawat atau MTKP atas nama MTKI melaui Uji  kompetensi secara Exit Exam (dalam Proses Pendidikan).

Perawat yang Lulus Pendidikan Perawat sebelum tahun 2012 baik yang telah mempunyai Surat Izin Perawat atau SIP ataupun belum mempunyai SIP, akan dilakukan pemutihan tanpa uji kompetensi dan kepadanya diberikan STR sesuai dengan PERMENKES 1796/2011. Adapun syarat dari pemutihan tersebut adalah:

  1.  Ijazah Perawat terakhir  (SPK/DIII/Ners/Ners Spesialis) yangg dilegalisir (2 lembar)
  2.  Pas Foto 4×6 latar belakang merah (3 Lembar)

(more…)

Dilema Pendidikan Keperawatan di Indonesia

pendidikan keperawatan

By Didi Keitha

Profesi Perawat di Indonesia saat ini semakin diterima di mancanegara. Jepang saja memerlukan tenaga Perawat Indonesia sebanyak 1000 orang sejak tahun 2008, namun hingga saat ini baru terpenuhi 791 orang saja (Sumber BNP2TKI). Di Malaysia saat ini telah menyerap banyak PerawatPendidik (Dosen dan Clinical Instructur) dalam berbagai institusi pendidikan Keperawatan, data terakhir menyebutkan sekitar 200 orang telah bekerja sebagai Perawat Pendidik di negara jiranIndonesia itu (Sumber Nursing Board Malaysia). Belum lagi Perawat Indonesia yang bekerja di Timur Tengah terbilang cukup banyak, terutama di Kuwait, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya, dimana setiap tahun permintaan tenaga Perawat Indonesia ini terus berdatangan.

Bahkan saat ini ditengarai semakin banyak Perawat Indonesia yang terserap untuk bekerja di negara maju, seperti Australia, Korea Selatan, Uni Eropa maupun Kanada dan Amerika Serikat. Di berbagai negara itu ternyata kompetensi Perawat Indonesia  sudah mulai diterima, bersaing dengan Perawat dari Filiphina yang telah lebih maju terlebih dahulu.

Namun, ditengah euphoria semakin diterimanya profesi Keperawatan dalam kerja profesional di mancanegara, terbersit kabar bahwa para calon Perawat yang saat ini sedang menuntut ilmu diberbagai lembaga pendidikan Keperawatan terancam tidak dapat menyelesaikan pendidikan Keperawatannya. Hal ini lantaran kian hari biaya untuk menyelesaikan pendidikan Keperawatan, terutama untuk level Sarjana, kian bertambah tinggi (Sumber perbincangan di twitter @BlogPerawat).

(more…)

Tantangan dan Peluang Perdagangan Jasa Indonesia – Dinas Kesehatan Sulut

Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan